Perbesar
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Komisi Pemberantasan Korupsi terbawa-bawa dalam polemik peresmian Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara. Lembaga pengelola investasi milik pemerintah itu disebut tak bisa diawasi dan pejabatnya tak bisa dipidana karena mereka tak termasuk penyelenggara negara.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pembaca, organisasi yang akuntabel mestinya memiliki fungsi kontrol. Dengan demikian, aktivitas lembaga itu dapat dipertanggungjawabkan. Lebih-lebih organisasi investasi baru seperti Danantara yang mengelola aset sejumlah perusahaan milik negara terbesar senilai US$ 900 miliar.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Polemik mengenai Danantara itu membuat kami mengejar sesi tanya-jawab khusus dengan Ketua KPK Setyo Budiyanto. Dalam wawancara cegat dengan media, Direktur Utama Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengaku akan mengajak lembaga antirasuah untuk mengawasi program lembaganya. “Saya kira, untuk menjadi organisasi yang akuntabel, transparan, dan mendapat trust dari masyarakat, mesti ada fungsi kontrol,” kata Setyo.
Setyo sedang berada di luar kota ketika peluncuran Danantara. Karena itu, mantan Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian tersebut meminta Tempo bersurat kepada tim Biro Hubungan Masyarakat KPK. “Saya mengikuti jadwal yang ditentukan Biro Humas,” kata Setyo.
Wawancara dengan Setyo berlangsung di gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, pada Jumat, 28 Febuari 2025. Tentu saja, tanya-jawab ini tak luput menyinggung kasus Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Hasto Kristiyanto. Ia mengaku tak tertekan dalam menagani perkara itu. “Kami tak melihat siapa dan apa latar belakangnya,” ujarnya.
Edisi kali ini kami juga mewawancarai pengurus Federasi Panjat Tebing Indonesia, Florenciano Hendirus Matter. Ia merupakan pendaki gunung preofesional. Florenciano telah beberapa keli memeluk puncak Carstensz di Papua Tengah.
Menurut Florenciano, mendaki gunung tak cukup punya kesiapan fisik dan mental. “Kita harus punya pengetahuan yang cukup,” kata dia.
Liputan mendalam mengenai dampak tambang nikal di Kabupatan Kolaka, Sulawesi Tenggara, serta Kabupaten Morowali, Kabupaten Tengah, melengkapi daftar bacaan Anda pekan ini. Kami mengutus reporter untuk melihat perubahan sosial, ekonomi, dan ekologis kehadiran tambang dan smelter nikel di sana. Artikel tersebue merupakan serial liputan mengenai dampak tambang nikel terhadap ekologi, ekonomi, dan sosial yang didukung The China Global South Project.
Baca Selengkapnya: Soal Danantara, Ketua KPK Setyo Budiyanto: Organisasi Akuntabel Mesti Punya Fungsi Kontrol
Leave a Reply